Latar Belakang
Guna menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan REDD+ nasional, Pemerintah Provinsi Riau mengambil inisiatif untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai safeguards dan REDD+. Kegiatan tersebut terlaksana dengan fasilitasi dari Tenaga Ahli Safeguards Riau, UNEP, UNEP-WCMC, dan PILI pada tanggal 6 – 8 Mei 2024 di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Acara tersebut melibatkan seluruh perwakilan pemangku kepentingan lintas sektor yang hadir pada kegiatan pertama dengan total 71 peserta, di mana 11% di antaranya adalah perempuan.
Acara tersebut mengkombinasikan berbagai diskusi, permainan, dan kuis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta terkait safeguards, namun juga untuk memastikan perwakilan-perwakilan dari berbagai lembaga yang berbeda bisa saling mengenal dan memperkuat kerja sama antar sektor.
Identifikasi Kebutuhan Data
Sepanjang jeda waktu antara pelaksanaan upaya pemenuhan data awal dengan pelaksanaan lokakarya, Tenaga Ahli Safeguards Riau dan UNEP-WCMC secara paralel melakukan identifikasi kebutuhan data pendukung dan analisis kesenjangan. Identifikasi kebutuhan data pendukung dilakukan untuk memastikan data-data pendukung yang akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang diprasyaratkan oleh APPS. Sementara itu, analisis kesenjangan juga mempertimbangkan opsi yang dapat meningkatkan cakupan dan kejelasan PCI serta kemudahan penerapan APPS saat ini.
Temuan Kunci
Berdasarkan hasil diskusi sepanjang pelaksanaan lokakarya tanggal 6 – 8 Mei 2024, ditemukan bahwa setidaknya terdapat beberapa temuan kunci terkait upaya para pemangku kepentingan di Riau dalam mengumpulkan data pendukung safeguards, yaitu:
-
Pembentukan kelompok kerja lintas sektor yang relevan dengan SISREDD+ perlu menjadi prioritas karena hal-hal seperti:
- Kebutuhan terhadap keberadaan instrumen yang dapat mendukung pengumpulan data pendukung safeguards, termasuk surat tugas dan pembagian peran tiap pihak;
- Masih adanya pembatas sektoral yang memerlukan kekuatan otorisasi kelompok kerja untuk memastikan data sharing dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
- Perlunya standar operasional pengelolaan data, termasuk terhadap data-data sensitif dari beberapa pemangku kepentingan, termasuk melalui penunjukan PDIS;
- Salah satu hambatan potensial dalam pengumpulan data pendukung safeguards adalah adanya pemangku kepentingan, terutama dari sektor swasta, yang memiliki sistem data sharing ketat dan berbasis teknologi informasi.
Kebijakan dan Langkah Selanjutnya
Temuan-temuan di atas menjadi dasar tersusunnya beberapa kebijakan, seperti di antaranya adalah SK Gubernur Riau No. Kpts.3084/VI/2024 untuk memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam pemenuhan safeguards. Pengaturan kelembagaan yang efektif diharapkan dapat mempercepat upaya pemenuhan data pendukung safeguards, yang menjadi langkah selanjutnya dari Provinsi Riau.
Untuk memastikan hal ini, Provinsi Riau menunjuk individu yang berasal dari lintas sektor sebagai Tim Teknis Pengumpulan Data Safeguards. Tim ini terdiri dari 21 orang yang bertugas khusus untuk mengumpulkan data safeguards. Individu-individu tersebut dipilih berdasarkan hasil observasi selama lokakarya yang berlangsung pada 6 – 8 Mei 2024, dengan mempertimbangkan potensi serta kapabilitasnya. Jumlah anggota yang terbatas dipilih untuk memastikan efektivitas dalam proses pengumpulan data.